MEMANTAU WAKIL RAKYAT

OLEH ENJANG MUHAEMIN

Dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, sistem pemilihan anggota legislatif atau wakil rakyat seperti yang terlaksana, 5 April beberapa tahun lalu, termasuk baru dan memberi harapan besar bagi pembaruan perpolitikan di negeri ini. Kendati sistem yang digunakan kemarin masih “setengah hati”, namun paling tidak, ada secercah asa untuk terjadinya perubahan yang siginifikan di dalam mewujudkan jati diri para anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.

Melalui pola pemilihan yang “setengah hati” tersebut, kehendak rakyat untuk menentukan wakil rakyat pilihannya, memang masih belum optimal. Peran partai politik masih dominan, sebab nomor urut calon anggota legislatif masih menjadi pijakan, bila tidak ada di antara mereka yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Dari ribuan calon anggota legislatif yang terdaftar, terbukti tidak banyak yang berhasil memenuhi quota BPP. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Begitulah saking sedikitnya. Walhasil, nomor urut yang notabene ditentukan oleh partai politik masing-masing masih menjadi pijakan utama untuk lolos-tidaknya calon anggota legislatif menjadi wakil rakyat. Di sinilah persoalan kompleks muncul: dari mulai konflik internal partai hingga keterjegalan aspirasi mayoritas pemilih.

Terlepas atas persoalan di muka, maka yang kini layak menjadi sorotan publik adalah: akankah para wakil rakyat memiliki keberpihakan terhadap masyarakat? Jawabannya tentu bisa ya, bisa tidak. Itu, tentu akan amat tergantung pada beberapa faktor. 

Pertama, mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyat di dalam mengemban amanah rakyat. Sejak Agustus 2004, ketika mereka resmi dilantik sebagai wakil rakyat, masyarakat sudah bisa mulai membaca keberpihakan mereka terhadap rakyat yang telah memberikan amanah kepadanya. 

Mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyat menjadi faktor utama yang akan menentukan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Tumbuhnya kesadaran atas tugas dan fungsi dirinya sebagai wakil rakyat akan sangat menentukan keberhasilan perannya di dalam mengemban amanat rakyat. Sebaliknya, matinya kesadaran diri sebagai wakil rakyat akan membuat dirinya lupa daratan, terjerumus pada jurang arogansi yang berlebihan. Bukan hanya lupa membela kepentingan masyarakat, tuli mendengar aspirasi rakyat, juga menjadi sibuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Masyarakat secara keseluruhan memang tidak mungkin mampu memantau secara intens, namun elemen-elemen masyarakat yang independen dan berada di garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat akan terus memonitor secara kontinyu dan full time. Kredibilitas dan kapabilitas mereka sebagai wakil rakyat akan tetap termonitor, yang pada akhirnya akan sampai juga kepada masyarakat secara merata.

Faktor Kedua, peran partai politik di dalam mengagendakan perubahan yang signifikan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berkeadilan, dan pembinaan mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyatnya. Peran partai politik tak bisa diabaikan, karena bagaimana pun partai politik masih memiliki kendali dan aturan main yang ‘tak bisa dibantah’ oleh para wakil rakyat yang lahir dari rahimnya.

Bagi partai politik yang memiliki wawasan ke depan, upaya menjadikan para wakil rakyatnya sebagai ujung tombang pembangunan citra dan nama baik partai akan menjadi faktor yang tak mungkin diabaikan. Semua partai politik jelas memiliki komitmen seperti tersebut, namun dalam tataran taktisnya terkadang gagal merealisasikannya. 

Kita tahu, keberhasilan PK Sejahtera di dalam meraup simpati dan mendulang dukungan dalam pemilu legislatif lalu, banyak ditentukan oleh perilaku para wakil rakyat PK Sejahtera (yang ketika itu masih bernama Partai Keadilan) di dalam membela aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Beberapa partai politik yang dalam Pemilu 1999 memiliki banyak dukungan, namun gagal meraih simpati dalam Pemilu 2004, banyak ditentukan akibat kesalahan perilaku para wakil rakyatnya.

Realitas itu layak menjadi wahana pembelajaran bagi partai politik manapun. Pembelaan terhadap rakyat secara optimal, kesediaan hidup secara bersahaja, dan mengamankan uang rakyat dari kebocoran anggaran, menjadi penting diindahkan para wakil rakyat. Masyarakat sudah tidak lagi bodoh, dan sudah tidak bisa lagi dibodohi. Nama baik diri dan keluarga, juga citra partai politik tempat bernaung para wakil rakyat, akan sangat bergantung para perilaku dan tanggung jawab mereka di dalam membela hak-hak rakyat.

Faktor ketiga, kekritisan elemen-elemen masyarakat di dalam memantau kinerja dan mentalitas para wakil rakyat. Tumbuhnya elemen-elemen masyarakat yang kritis, cerdas, dan berani di dalam memantau kinerja, perilaku dan mentalitas para wakil rakyat memiliki fungsi penting di tengah kondisi masyarakat kita yang serba sungkan, rikuh, dan heurin ku letah.

Elemen-elemen masyarakat dimaksud bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pemantau, organisasi, atau kelompok-kelompok mahasiswa yang konsens memantau kinerja para wakil rakyat. Peran dan fungsinya akan sangat signifikan dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan terjaganya hak-hak rakyat.

Keberadaan elemen-elemen masyarakat tadi diharapkan akan mampu mengawal jalannya kinerja para wakil rakyat sebagaimana telah diamanatkan undang-undang. Harus diakui, elemen-elemen tersebut baru akan efektif mengawal dan memantau kinerja para anggota legislatif, bila mereka ini memiliki sikap kristis, cerdas, dan memiliki rasa tanggung jawab di dalam membela keadilan, kebenaran, dan pembangunan yang berkeadilan.

Dari ketiga faktor yang dipaparkan tadi, tentu yang tidak kalah pentingnya, adalah faktor keempat, peran media massa di dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Termasuk di dalam melakukan kontrol terhadap kinerja para wakil rakyat. Hidupnya kultur kontrol media massa akan berperan besar untuk mewujudkan terbangunnya para wakil rakyat yang memiliki komitmen kerakyatan, berkarakter reformis, dan fungsi legislasi secara optimal.

Hadirnya elemen-elemen masyarakat yang kritis, cerdas, dan independen akan lebih memiliki gaung yang lebih besar bila media massa, juga turut melakukan kontrol sosial. Matinya fungsi kontrol media massa, besar dugaan akan mematikan saluran efektif di dalam menggaungkan perubahan kinerja anggota legislatif ke arah yang lebih baik.

Melalui media massa, masyarakat secara luas juga akan mampu mencermati dan menilai para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Ini akan menjadi penting, bukan hanya untuk melakukan penilaian sesaat ketika itu, tapi juga akan bermanfaat sebagai bahan pelajaran saat melakukan pemilihan wakil rakyat di masa akan datang. Namun yang pasti, dengan hidupnya budaya kontrol media massa akan berguna untuk pencerdasan dan pencerahan politik di tengah kehidupan masyarakat.***

Diposkan Oleh Enjang Muhaemin -- Lentera Dakwah

Enjang Muhaemin Kesediaan Anda membaca artikel MEMANTAU WAKIL RAKYAT. merupakan kehormatan bagi saya. Anda diperbolehkan mengcopy-paste atau menyebarluaskan artikel ini, dan jangan lupa meletakkan link di bawah ini sebagai sumbernya.

:: SILAKAN KLIK DAN BACA TULISAN LAINNYA ::

Diposting oleh Enjang Muhaemin
Lentera Dakwah Updated at: Jumat, Juli 30, 2010