Internet, Bagai Pedang Bermata Dua

Internet sebagai media, tak ubahnya bagai pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa pula digunakan untuk kejahatan.

Lima Pola Pemecahan Masalah

Setiap manusia, tentunya memiliki masalah (problem). Dan tampaknya, tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini, yang hidup tanpa masalah.

Gelisah Karena Pujian

Mendengar berbagai pujian, si alim menjadi gelisah. Jangan-jangan dirinya rajin beribadah bukan karena Allah, melainkan karena orang-orang memujinya sebagai orang alim.

Akademisi Ilmuwan Dakwah di Era Internet

Sebagai pilar terdepan, akademisi ilmuwan dakwah idealnya berdiri paling depan dalam gerbang pertarungan global.

Ketimpangan antara Intelektualitas dan Moralitas

Di dunia pendidikan, manusia dibentuk dan dicetak bukan sekadar untuk menjadi cerdas, dan terampil semata, tetapi juga berakhlak mulia.

Media Massa dan “Perang” Opini

Oleh Enjang Muhaemin

Perkembangan pesat teknologi komunikasi telah mengubah kehidupan manusia di belahan dunia manapun. Peran media massa dengan segala kekuatan dan pengaruhnya diyakini banyak pakar telah berhasil mengubah banyak hal. Bukan hanya dalam masalah berpakaian, berperilaku, dan berniaga semata, tetapi juga dalam soal-soal lain yang jauh lebih besar, dari mulai pemerintahan, perekonomian, politik, hingga keamanan dan pertahanan.

Era informasi dan globalisasi, kini memang merambah dunia manapun. Tak di kota tak di desa, dengan ‘senjata’ media massa, semuanya terjamah dengan begitu mudahnya. Pesan-pesan media massa dengan begitu cepatnya diserap dan diterima masyarakat luas. Media massa telah sukses menyampaikan ratusan bahkan ribuan informasi dalam setiap harinya, yang mustahil terjadi pada zaman sebelumnya. Banjir informasi menjadi tak terelakkan. Beragam pilihan media juga tersedia dengan begitu banyaknya.

Sebagai kekuatan dahsyat di era global, pengaruh media massa memang sudah tak terbantahkan lagi. Pemeo “siapa membaca apa”, “siapa mendapat informasi apa”, paling tidak menyiratkan pentingnya peran media dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diakui atau tidak, keberadaan media massa -- baik cetak maupun elektronik – dalam era yang haus informasi ini dipandang sebagai kekuatan perkasa di dalam membagun masyarakat yang lebih kritis, cerdas, dan memiliki kearipan yang tinggi.

Kebergantungan masyarakat terhadap media massa tak urung melahirkan kian menjamurnya media massa di berbagai segmen masyarakat. Dari mulai yang berskala kecil hingga media massa yang memiliki jaringan luas dan berkekuatan politis yang besar. Dari mulai media politik, ekonomi, budaya, ekonomi, agama, dan bidang kehidupan lainnya. Bahkan, diduga kuat, kedigjayaan dunia-dunia maju saat ini, juga ditopang oleh kehadiran media massa yang mereka miliki. Bukan hanya kuantitasnya yang luar biasa, tetapi juga didukung daya pengelola media massa yang berkualiats, memadai, dan mumpuni.

Fenomena di negara-negara berkembang—untuk tidak menyebut negara terbelakang—justru terjadi sebaliknya. Bukan hanya kuantitasnya yang terbatas, tapi juga sisi kualitasnya yang masih jauh tertinggal. Tidak aneh bila kemudian dalam percaturan dunia internasional, negara-negara berkembang kian terbelakang. Negara-negara Barat, misalnya, dengan kekuatan informasi dan opini yang dibangun media massa yang mereka miliki kian hari kian maju. “Hebatnya” lagi mereka bukan hanya mampu menyusun dan merancang opini, tetapi juga telah berhasil mengubah opini dunia.

Dalam konteks inilah, “perang” opini di level internasional yang diperankan media massa tak bisa dianggap dengan sebelah mata. Tak aneh bila seorang pengamat media berkaliber internasional, Ziauddin Sardar pernah mengungkapkan: “Informasi merupakan kekuatan baru dalam era sekarang. Barang siapa yang menguasai informasi, maka ia akan menguasai dunia.” Media massa dengan informasi dan opininya, tak ubahnya senjata dan amunisi di masa perang, yang mampu membidik sasaran dengan mudah dan mematikan.

Penulis, Dosen Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung 

______________

Diposting oleh Kampus Kita Oke
Lentera Dakwah Updated at: Kamis, Oktober 21, 2010

PT Belum Serius Garap Pers Sunda

Sabtu, 27 Desember 2008 , 18:47:00
BANDUNG, (PRLM).- Perguruan tinggi khususnya yang mengajarkan ilmu jurnalistik di Jawa Barat belum serius dalam menggarap pers Sunda. Ketidakseriusan tersebut terlihat dengan belum adanya rujukan berupa kajian ilmiah maupun buku populer yang menulis tentang pers Sunda.Demikian dikatakan Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung, saat ditemui di sela seminar setengah hari bertema “Pers Sunda : Berkah atau Musibah” di Kampus UIN SGD, Jln A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, Sabtu (27/12).
Dia mengatakan, kurangnya rujukan pers Sunda tersebut menyebabkan pers Sunda tidak berkembang. Menurut dia, saat ini yang ada hanya berupa produk jurnalistik seperti tabloid dan majalah Sunda. Namun keberadaan produk jurnalistik tersebut ada bukan karena aspek manajerial yang bagus melainkan karena kepedulian sosial terhadap bahasa Sunda. (A-185/das)***

Diposting oleh Kampus Kita Oke
Lentera Dakwah Updated at: Jumat, Agustus 06, 2010

MEMANTAU WAKIL RAKYAT

OLEH ENJANG MUHAEMIN

Dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, sistem pemilihan anggota legislatif atau wakil rakyat seperti yang terlaksana, 5 April beberapa tahun lalu, termasuk baru dan memberi harapan besar bagi pembaruan perpolitikan di negeri ini. Kendati sistem yang digunakan kemarin masih “setengah hati”, namun paling tidak, ada secercah asa untuk terjadinya perubahan yang siginifikan di dalam mewujudkan jati diri para anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang sesungguhnya.

Melalui pola pemilihan yang “setengah hati” tersebut, kehendak rakyat untuk menentukan wakil rakyat pilihannya, memang masih belum optimal. Peran partai politik masih dominan, sebab nomor urut calon anggota legislatif masih menjadi pijakan, bila tidak ada di antara mereka yang memenuhi Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Dari ribuan calon anggota legislatif yang terdaftar, terbukti tidak banyak yang berhasil memenuhi quota BPP. Bahkan bisa dihitung dengan jari. Begitulah saking sedikitnya. Walhasil, nomor urut yang notabene ditentukan oleh partai politik masing-masing masih menjadi pijakan utama untuk lolos-tidaknya calon anggota legislatif menjadi wakil rakyat. Di sinilah persoalan kompleks muncul: dari mulai konflik internal partai hingga keterjegalan aspirasi mayoritas pemilih.

Terlepas atas persoalan di muka, maka yang kini layak menjadi sorotan publik adalah: akankah para wakil rakyat memiliki keberpihakan terhadap masyarakat? Jawabannya tentu bisa ya, bisa tidak. Itu, tentu akan amat tergantung pada beberapa faktor. 

Pertama, mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyat di dalam mengemban amanah rakyat. Sejak Agustus 2004, ketika mereka resmi dilantik sebagai wakil rakyat, masyarakat sudah bisa mulai membaca keberpihakan mereka terhadap rakyat yang telah memberikan amanah kepadanya. 

Mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyat menjadi faktor utama yang akan menentukan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Tumbuhnya kesadaran atas tugas dan fungsi dirinya sebagai wakil rakyat akan sangat menentukan keberhasilan perannya di dalam mengemban amanat rakyat. Sebaliknya, matinya kesadaran diri sebagai wakil rakyat akan membuat dirinya lupa daratan, terjerumus pada jurang arogansi yang berlebihan. Bukan hanya lupa membela kepentingan masyarakat, tuli mendengar aspirasi rakyat, juga menjadi sibuk memperkaya diri dan kelompoknya.

Masyarakat secara keseluruhan memang tidak mungkin mampu memantau secara intens, namun elemen-elemen masyarakat yang independen dan berada di garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat akan terus memonitor secara kontinyu dan full time. Kredibilitas dan kapabilitas mereka sebagai wakil rakyat akan tetap termonitor, yang pada akhirnya akan sampai juga kepada masyarakat secara merata.

Faktor Kedua, peran partai politik di dalam mengagendakan perubahan yang signifikan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berkeadilan, dan pembinaan mentalitas dan rasa tanggung jawab para wakil rakyatnya. Peran partai politik tak bisa diabaikan, karena bagaimana pun partai politik masih memiliki kendali dan aturan main yang ‘tak bisa dibantah’ oleh para wakil rakyat yang lahir dari rahimnya.

Bagi partai politik yang memiliki wawasan ke depan, upaya menjadikan para wakil rakyatnya sebagai ujung tombang pembangunan citra dan nama baik partai akan menjadi faktor yang tak mungkin diabaikan. Semua partai politik jelas memiliki komitmen seperti tersebut, namun dalam tataran taktisnya terkadang gagal merealisasikannya. 

Kita tahu, keberhasilan PK Sejahtera di dalam meraup simpati dan mendulang dukungan dalam pemilu legislatif lalu, banyak ditentukan oleh perilaku para wakil rakyat PK Sejahtera (yang ketika itu masih bernama Partai Keadilan) di dalam membela aspirasi rakyat di lembaga legislatif. Beberapa partai politik yang dalam Pemilu 1999 memiliki banyak dukungan, namun gagal meraih simpati dalam Pemilu 2004, banyak ditentukan akibat kesalahan perilaku para wakil rakyatnya.

Realitas itu layak menjadi wahana pembelajaran bagi partai politik manapun. Pembelaan terhadap rakyat secara optimal, kesediaan hidup secara bersahaja, dan mengamankan uang rakyat dari kebocoran anggaran, menjadi penting diindahkan para wakil rakyat. Masyarakat sudah tidak lagi bodoh, dan sudah tidak bisa lagi dibodohi. Nama baik diri dan keluarga, juga citra partai politik tempat bernaung para wakil rakyat, akan sangat bergantung para perilaku dan tanggung jawab mereka di dalam membela hak-hak rakyat.

Faktor ketiga, kekritisan elemen-elemen masyarakat di dalam memantau kinerja dan mentalitas para wakil rakyat. Tumbuhnya elemen-elemen masyarakat yang kritis, cerdas, dan berani di dalam memantau kinerja, perilaku dan mentalitas para wakil rakyat memiliki fungsi penting di tengah kondisi masyarakat kita yang serba sungkan, rikuh, dan heurin ku letah.

Elemen-elemen masyarakat dimaksud bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga pemantau, organisasi, atau kelompok-kelompok mahasiswa yang konsens memantau kinerja para wakil rakyat. Peran dan fungsinya akan sangat signifikan dalam mengawal pembangunan yang berkeadilan, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan terjaganya hak-hak rakyat.

Keberadaan elemen-elemen masyarakat tadi diharapkan akan mampu mengawal jalannya kinerja para wakil rakyat sebagaimana telah diamanatkan undang-undang. Harus diakui, elemen-elemen tersebut baru akan efektif mengawal dan memantau kinerja para anggota legislatif, bila mereka ini memiliki sikap kristis, cerdas, dan memiliki rasa tanggung jawab di dalam membela keadilan, kebenaran, dan pembangunan yang berkeadilan.

Dari ketiga faktor yang dipaparkan tadi, tentu yang tidak kalah pentingnya, adalah faktor keempat, peran media massa di dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya. Termasuk di dalam melakukan kontrol terhadap kinerja para wakil rakyat. Hidupnya kultur kontrol media massa akan berperan besar untuk mewujudkan terbangunnya para wakil rakyat yang memiliki komitmen kerakyatan, berkarakter reformis, dan fungsi legislasi secara optimal.

Hadirnya elemen-elemen masyarakat yang kritis, cerdas, dan independen akan lebih memiliki gaung yang lebih besar bila media massa, juga turut melakukan kontrol sosial. Matinya fungsi kontrol media massa, besar dugaan akan mematikan saluran efektif di dalam menggaungkan perubahan kinerja anggota legislatif ke arah yang lebih baik.

Melalui media massa, masyarakat secara luas juga akan mampu mencermati dan menilai para wakil rakyat yang telah mereka pilih. Ini akan menjadi penting, bukan hanya untuk melakukan penilaian sesaat ketika itu, tapi juga akan bermanfaat sebagai bahan pelajaran saat melakukan pemilihan wakil rakyat di masa akan datang. Namun yang pasti, dengan hidupnya budaya kontrol media massa akan berguna untuk pencerdasan dan pencerahan politik di tengah kehidupan masyarakat.***

Diposting oleh Kampus Kita Oke
Lentera Dakwah Updated at: Jumat, Juli 30, 2010

KETIMPANGAN PENDIDIKAN: INTELEKTUALITAS & MORALITAS

OLEH ENJANG MUHAEMIN

ISLAM memandang pentingnya pendidikan tersebar di banyak ayat dan hadits. Islam menilai pendidikan sebagai langkah mutlak di dalam membentuk watak dan tabiat manusia yang paripurna. Di dunia pendidikan, manusia dibentuk dan dicetak bukan sekadar untuk menjadi cerdas, dan terampil semata, tetapi juga berakhlak mulia.

Manusia sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi, tentunya memiliki tugas yang tidak ringan. Misi berat yang diembannya ini mestinya mendorong manusia untuk mampu mendidik diri menjadi makhluk yang terpilih. Dalam konteks inilah, visi dan orientasi pendidikan yang komprehensif menurut perspektif ajaran Islam menjadi sangat penting.

Dengan berpijak pada konsep bahwa manusia diciptakan tiada lain kecuali untuk beribadah (QS. Al-Dzariat: 56), dan berfungsi sebagai khalifah Allah di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30, dan Hud : 61), maka pendidikan dalam Islam sebagaimana dikatakan Muhammad Quthb dalam Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah, ditujukan untuk membina manusia baik secara pribadi maupun kelompok agar mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya guna membangun dunia sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah. Atau dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh Al-Qur’an, kata M. Quraish Shihab, untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah.

Al-Qur’an, yang secara kategorikal telah mendudukkan manusia dalam dua fungsi pokok , yakni sebagai abdullah (hamba Allah) dan khalifatullah fil ard (wakil Tuhan di muka bumi), maka muatan fungsional edukatif mesti diorientasikan ke arah terwujudnya manusia yang mampu mengemban kedua fungsi tersebut.

Abdur Rahman Shalih Abdullah dalam Educational Theory, A Quranic Outlook (1982), bahkan menegaskan, manusia merupakan persoalan inti dalam proses pendidikan. Pernyataan tersebut paling tidak mengandung dua implikasi. Pertama, pendidikan perlu mempunyai dasar-dasar pemikiran filosofis yang memberi kerangka pandang holistik tentang manusia. Kedua, dalam seluruh prosesnya, pendidikan perlu meletakkan manusia sebagai titik tolak (starting point) dan sebagai titik tuju (ultimate goal) dengan berdasar pada pandangan-pandangan kemanusiaan yang telah dirumuskan secara filosofis (Tobroni dan S. Arifin, 1994 : 159). 

Berangkat dari kerangka pemikiran di atas, mengingat posisi manusia sebagai sentral dalam pendidikan, tidak mau tidak, kita mesti mengetahui terlebih awal masalah pandangan Islam tentang manusia. Ini penting, karena salah dalam memahami akan bersifat fatal, yang tentunya akan berakibat pada gagalnya pembentukan manusia ideal seperti dikehendaki Islam.

Dalam Al-Qur’an, ada tiga istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia: basyar, insan, dan an-nas. Konsep basyar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia: makan, minum, seks, berjalan di pasar. Basyar disebut 27 kali (lihat al-Baqi, al-Mu’jam). Dalam seluruh ayat tersebut, kata Jalaluddin Rakhmat, basyar memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis.

Penggunaan kata basyar dimaksudkan untuk menggambarkan manusia secara fisik. Dalam pengertian basyar, manusia dipahami dari apa yang nampak secara lahiriah dari seluruh proses evolusi kehidupannya. Ali Syari’ati dalam Man and Islam (1982) mengungkapkan bahwa manusia dalam pengertian basyar, adalah makhluk yang sekadar ada (state of being) secara fisologis.

Berdasarkan kata tersebut, walaupun manusia mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, namun sekadar serangkaian evolusi biologis-mekanistik sebagaimana juga dialami makhluk lainnya. Dengan demikian tidak jauh berbeda antara manusia dengan makhluk lain, jika kualifikasi manusia hanya sampai pada taraf basyar. (Tobroni dan S. Arifin, 1994).

Manusia sebagai makhluk, yang merupakan puncak ciptaan Allah dengan tingkat kesempurnaan dan keunikan yang prima dibanding makhluk lainnya (QS. 95: 4), dituntut untuk hidup melebihi sekadar hidup secara fisiologis: makan,minum, kawin, lahir, dan lainnya. Manusia dituntut mampu mewujudkan dirinya lebih dari sekadar basyar. Manusia dalam konteks ini dituntut mampu mengembangkan suatu kehidupan yang menjadikan dirinya lebih bermakna secara etik dan moral, intelektual, dan kultural. Kehidupan manusia seperti itu disebut Al-Qur’an sebagai manusia dengan kualitas insan, kata Tobroni dan S. Arifin, yaitu kemampuan melepaskan diri dari determinasi biologis.

Insan disebut 65 kali dalam Al-Qur’an. Sesuai dengan pengertian dalam konteks kata insan, manusia dituntut menyadari bahwa kebermaknaan hidupnya akan tercapai apabila ia mampu mengaktualisasikan dirinya melalui aktivitas etik dan moral, intelektual dan kultural. Dalam pengertian demikian, maka yang lebih dipentingkan adalah kepekaan etik dan moral, ketajaman intelektualitas, dan keluasan visi.

Kunci ketiga yang mengacu kepada makna pokok manusia, yakni al-nas. Konsep al-nas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Inilah, kata Jalaluddin Rakhmat, manusia yang paling banyak disebut Al-Qur’an, 240 kali. Bila manusia dalam konsep basyar berkaitan dengan unsur material, maka manusia sebagai insan dan an-nas bertalian dengan unsur hembusan Ilahi.

Untuk mengupas lebih dalam, kajian di atas tentunya tak dapat dilepaskan dari penelaahan tentang potensi fitrah manusia. Pasalnya, apa yang disebut potensi fitrah ini tergolong memiliki pengaruh yang dominan bagi kehidupan manusia dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah-Nya.

Potensi fitrah, lazimnya dipahami sebagai potensi yang bercorak keagamaan. Pengertian ini dapat dicerna dari firman Allah dan hadits Nabi SAW berikut ini: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus (hanief) kepada agama; fitrah ciptaan Allah yang Ia menciptakan manusia atas fitrah itu. Tak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itu adalah agama yang benar (ad-dien al-qayyin). Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.” (QS. Ar-Rum: 30); Hadits Nabi menegaskan: “Tiap-tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanyalah yang mendidiknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

Namun, Ibnu Taimiyah memberikan penafsiran yang lebih lengkap tentang potensi fitrah. Ia tidak membatasi potensi fitrah manusia pada potensi yang bersifat keagamaan semata. Dalam pandangannya, potensi fitrah memiliki tiga daya kekuatan: daya intelek (quwwah-al-‘aql), daya ofensif (quwwah al-sahwah), dan daya defensif (quwwah al-gadhab).

Daya intelek merupakan potensi dasar yang memungkinkan manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar mana yang salah. Lebih penting lagi, bahwa daya intelek demikian akan mampu menyampaikan manusia untuk bisa mengetahui (ma’rifah) dan mengesakan Allah.

Sementara itu, daya ofensif merupakan potensi dasar yang dimiliki manusia, yang dengannya manusia mampu menginduksi obyek-obyek yang menyenangkan dan bermanfaat. Adapun daya defensif merupakan potensi dasar yang dapat menghindarkan manusia dari segala perbuatan yang membahayakan bagi dirinya.

Tiga Aspek
Manusia sejalan dengan fitrahnya, yang cenderung pada kebenaran, kebaikan, dan agama yang lurus perlu dipupuk dan dibina secara baik. Satu di antara pembinaan dan pemupukan fitrah itu adalah melalui pendidikan. Namun demikian, dalam proses pendidikan, manusia harus dipandang sebagai makhluk yang selain memiliki unsur material (jasmani), juga harus dilihat sebagai makhluk yang memiliki unsur imaterial (akal dan jiwa).
Pendidikan yang menekankan pada aspek jasmaniah, akan menghasilkan manusia yang memiliki keterampilan. Pendidikan yang menekankan aspek aqliyah akan menghasilkan manusia berilmu. Sedangkan, pendidikan yang menekankan aspek jiwa akan melahirkan manusia yang berakhlak dan bermoral.

Terwujudnya manusia yang paripurna: cerdas, terampil, dan bermoral, tentunya membutuhkan pendidikan yang ditekankan pada ketiga aspek tadi, secara berimbang dan bersamaan. Tujuannya, agar tidak terjadi ketimpangan antara aspek yang satu dengan aspek lainnya.

Sejalan dengan itu, masuk akal bila Abdur Rahman seperti yang dikutip Ali Maksum (1995) menekankan, pendidikan harus memiliki komponen: ragawi (jismiyah), akal (aqliyah), dan spiritual (ruhiyah). Jika ketiga komponen itu dapat mengkristal dalam diri peserta didik maka akan terbentuk pribadi yang komprehensif, baik dalam wujud interaksi dengan dirinya maupun dengan lingkungannya.

Di kita dewasa ini, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan pendidikan yang memperhatikan secara utuh ketiga komponen tersebut. Secara teoritis, ketiga komponen tersebut memang terjabar, namun secara empirik, pola dan model pendidikan yang memperhatikan tiga aspek itu tak diwujudkan secara baik. Tak heran bila dunia pendidikan di kita bisa dikatakan gagal di dalam mewujudkan manusia yang pintar sekaligus berakhlak mulia.

Karena itu, rekonstruksi visi dan operasionalisasi pendidikan menjadi mutlak adanya. Ini terkait kesenjangan yang semakin menganga antara keberhasilan pendidikan dalam aspek intelektualitas dengan rendahkanya akhlak dan moral di negara kita ini. Aspek intelektualitas, memang boleh dikatakan cukup berhasil. Namun menyangkut aspek moralitas, sungguh sangat memprihatinkan.

Ketimpangan antara intelektualitas dan moralitas itu terbukti secara konkrit di sekitar kita. Bila ini dibiarkan, maka figur manusia yang pandai tapi tak bermoral akan semakin banyak. Indikasi maraknya korupsi, manipulasi, kolusi, perselingkuhan, seks bebas, dan sebagainya merupakan refleksi dari ketimpangan pendidikan antara aspek intelektualitas dengan aspek moralitas yang menganga lebar.

Indonesia yang mayoritas muslim, kita tentu harus bertanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa yang notabene kini tengah digodok di dunia pendidikan. Akankah kita rela meninggalkan generasi muda penerus bangsa yang hanya bermodalkan kecerdasan tanpa dibarengi keluhuran akhlak dan moralitas yang baik?

Pendidikan yang terlalu menekankan intelektualitas dengan mengabaikan faktor morallitas sudah seharusnya dikaji ulang. Jenderal Purn. AH Nasution dalam bukunya Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional, memberikan nasihat yang sepatutnya kita simak. Menurutnya, negara sesungguhnya berdiri karena budi pekerti. Ketika akhlak pergi, negara pun akan musnah dengan sendirinya.

Pendidikan sebagai unsur penting dalam pembangunan jelas memiliki relevansi yang penting dengan keberadaan sebuah negara. Melalui pendidikan yang tidak memperhatikan aspek moral, maka hati-hatilah, negara bisa musnah. Karena itu, mengkaji ulang dunia pendidikan pada saat ini, bukan hanya penting tapi juga mendesak.***

Penulis, Staf Pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunang Gunung Djati Bandung

Diposting oleh Kampus Kita Oke
Lentera Dakwah Updated at: Jumat, Juli 30, 2010