Oleh ENJANG MUHAEMIN
Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara
Penulis : Feisal Tamim
Penerbit : Belantika, Jakarta
Cetakan : Pertama, April 2003
Tebal : 189 + XX halaman
SALAH-satu persoalan mendesak yang patut segera dibenahi di negeri ini adalah masalah birokrasi pemerintahan yang masih terbilang memprihatinkan. Reformasi birokrasi menjadi hal mutlak yang tak bisa diabaikan, bila bangsa ini berkehendak untuk bangkit menuju peradaban yang lebih maju dan modern.
Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan correct dan fect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara, meliputi penataan kelembagaan/institusi yang efisien dengan tata laksana yang transparan, SDM yang profesional, akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan correct dan fect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara, meliputi penataan kelembagaan/institusi yang efisien dengan tata laksana yang transparan, SDM yang profesional, akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan menghasilkan pelayanan publik yang prima.
Sebagai penegasan reformasi birokrasi, maka dalam pendayagunaan aparatur negara, implementasi kebijakan dan programnya harus terus-menerus menunjang terwujudnya good governance sebagaimana sering disampaikan para pakar, kemudian juga menjadi rekomendasi MPR (TAP MPR II, VI, 2002) yang intinya: Pertama, melakukan penataan kelembagaan negara dan SDM aparatur. Kedua, melakukan pemberantasan segala bentuk pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pemberantasan penyelundupan secara tegas dan tuntas.
Ketiga, terciptanya penyelenggara dan pengelola dunia usaha yang baik dan bersih dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Keempat, membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kelima, membenahi birokrasi pemerintahan baik yang langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi dalam rangka peningkatan pengawasan birokrasi.
Kelima rekomendasi berlapis-lapis tersebut merupakan gambaran yang perlu diimplementasikan ke dalam program pembangunan yang sangat erat dengan pendayagunaan aparatur negara, serta jelas-jelas bersifat lintas sektoral, instansional, dan lintas wilayah, meliputi dan berada pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.
Buku Reformasi Birokrasi; Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditulis oleh Feisal Tamim, jelas memiliki daya tarik yang layak untuk dicermati. Karena, selain penulisnya adalah seorang menteri (masa pemerintahan Megawati) yang mengurusi bidang pendayagunaan aparatur negara, juga karena isi buku ini memiliki konsep cukup baik guna memperbaiki dan membenahi manajemen birokrasi di negeri kita yang sungguh amat memprihatinkan.
Buku ini merupakan refleksi dan elaborasi Feisal Tamim mengenai reformasi birokrasi. Ia mengawali buku ini dengan menawarkan ide (Bab I) tentang bagaimana caranya agar seluruh manusia di dunia mempunyai akses kuat untuk menikmati kemajuan peradaban dan kekuasaan. Ia mengupayakan hilangnya kebuntuan sistem pemerintahan dari banyak negara yang selama beberapa dekade ternyata tidak juga menunjukkan keberhasilan mengangkat derajat lebih banyak warga negaranya. Ini berarti harus ada upaya mengurangi penderitaaan umat manusia di dunia ini dengan menjadikan birokrasi sebagai faktor penentu bagi tercapainya distribusi kesejahteraan.
Pada Bab II ditawarkan bagaimana administrasi pemerintahan seharusnya melaksanakan cita-cita bangsa, yang memerlukan adanya lompatan peningkatan kualitas aparatur negara Indonesia sebagai suatu keharusan. Hal demikian amat dibutuhkan untuk menyikapi pergaulan dunia yang selalu tidak ramah. Memang pasti terjadi competitiveness to adversary, sehingga di Indonesia mutlak diperlukan adanya hubungan sinergi dari para pelaku tata kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai kehendak bersama dan bersifat compulsory.
Mengingat selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi (Bab III) perlu diperbaiki. Jadi, harus ada reformasi birokrasi nasional yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata, sebagai struktur penopang yang kuat dan proporsional. Dalam konteks ini, SDM aparatur diberi ruang membangun kompetensi dan profesionalitasnya, antara lain melalui peningkatan kedisiplinan dalam maknanya yang erat dengan penerapan prinsip meritokrasi.
Untuk mencapai kualifikasi yang kita butuhkan, maka PNS sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utamanya, harus netral dari segala pengaruh kepentingan apa pun demi pencapaian tujuan, tidak saja profesionalitas dan pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat pemersatu bangsa.
Menurutnya, hanya dengan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), suatu reformasi birokrasi nasional benar-benar akan terwujud. Reformasi demikian harus didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, sehingga SDM aparatur negara akan lebih kompeten dan profesional, sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat diraih.
Buku Reformasi Birokrasi ini merupakan referensi amat berarti bagi peningkatan khazanah dalam bidang administrasi negara, apalagi penulisnya adalah seorang yang pernah dipercaya memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Karenanya, buku yang satu ini selain perlu disimak secara khusus oleh aparat birokrasi, juga patut ditelaah oleh para mahasiswa dan pengajar.
Penulis buku ini mengingatkan berbagai kelemahan yang melekat pada konsep birokrasi sebagai suatu ‘mesin rasionalisasi’ manusia modern. Ini merupakan suatu penelusuran literatur yang patut dihargai. Ia sadar betul bahwa reformasi harus berani melakukan penyesuaian, perombakan, dan peningkatan yang memang diuperlukan, seperti perubahan pada “moral, habits, dan methods”.
Reformasi birokrasi bukan hanya perkara pembenahan sistem semata, tetapi juga menyangkut pengembangan nilai-nilai. Ada tujuh belas pasang nilai-nilai dasar budaya kerja atau mengandung 34 unsur nilai yang dikembangkan. Hal ini mungkin dapat menjadi bahan diskusi, mengapa sedemikian banyak nilai yang harus ditanamkan? Mengapa tidak meniru negara-negara lain yang hanya menekankan dua atau tiga nilai strategis saja tetapi secara sungguh-sungguh? Misalnya Korea, Singapura, Malaysia, dan sebagainya.
Penulis buku ini pada bagian lain, memang tampaknya cenderung menekankan pada beberapa nilai saja yaitu: disiplin, meritokrasi, dan budaya malu. Ini mungkin lebih realistis untuk dicapai, walaupun memerlukan banyak kerja keras. Sebagai suatu loncatan pemikiran, buku Reformasi Birokrasi ini amat menantang dan perlu diacungi jempol. Kita berharap, buku ini bisa menjadi obat mujarab untuk memperbaiki benang kusut birokrasi di negeri ini. Tak mudah memang. Tapi yakinlah, selalu ada jalan untuk memperbaikinya.
Terlepas dari sejumlah kekurangan, namun yang pasti, buku yang ditulis oleh seorang menteri ini adalah suatu tradisi pertanggungjawaban intelektual yang baik. Mudah-mudahan, langkahnya ini dapat memberikan inspirasi pada pejabat tinggi negara yang lain.***
Diposkan Oleh Kampus Kita Oke -- Lentera Dakwah
Kesediaan Anda membaca artikel Membenahi “Benang Kusut” Birokrasi. merupakan kehormatan bagi saya. Anda diperbolehkan mengcopy-paste atau menyebarluaskan artikel ini, dan jangan lupa meletakkan link di bawah ini sebagai sumbernya.
