Tujuan pembangunan yang berwawasan ke depan senantiasa memperhatikan dua hal penting: kesejahteraan dan keberlanjutan. Artinya, target yang harus dicapai mestinya mampu mensejahterakan masyarakat dengan tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang.
Dalam konteks seperti itulah konsepsi pembangunan berkelanjutan menjadi hal penting dan bersifat mutlak. Pembangunan yang tidak memperhatikan konsepsi tersebut akan membawa dampak negatif yang cukup fatal, baik berupa bencana alam yang kerap menelan korban jiwa, maupun terkurasnya sumber daya alam yang kian menipis.
Jawa Barat selain dikenal sebagai propinsi yang kaya sumber daya alam, juga dipandang sebagai propinsi yang kaya akan investasi dan industri. Sisi ini tentu saja selain menjadi indikator yang menggembirakan, tapi juga sekaligus memunculkan sejumlah persoalan.
Merebaknya kerusakan lingkungan, kian menipisnya sumber daya alam, dan lemahnya perencanaan di tengah tumbuh berkembangnya sektor industri dan membaiknya iklim investasi di Jawa Barat, layak menjadi titik bidik yang patut dicermati, mengingat Jawa Barat telah mencanangkan diri sebagai propinsi terdepan di Indonesia dan mitra Ibu Kota Negara pada 2010 mendatang.
Pencanangan itu tentu saja membutuhkan langkah besar, pemikiran matang, dan urun rembug berbagai pihak. Terutama dalam kontekstualisasi pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ke depan, iklim investasi, serta sektor-sektor industrialisasi yang berwawasan lingkungan. Ini menjadi penting sejalan dengan paradigma pembangunan yang kini menjadi rujukan masyarakat internasional.
Kita mafhumi, pada pertemuan puncak Pembangunan Berkelanjutan (World Summit on Sustainable Development) di Johannesburg, Afrika Selatan, yang dihadiri 189 negara, di antaranya menghasilkan Deklarasi Johannesburg mengenai Pembangunan Berkelanjutan. Juga terdapat sejumlah kesepakatan tentang kemitraan (partnership) antarpeserta pertemuan dalam melaksanakan Rencana Pelaksanaan, khususnya dalam bidang-bidang prioritas, yaitu air, energi, kesehatan, pertanian dan keanekaragaman hayati.
Untuk melaksanakan kesepakatan itu dibutuhkan tanggung jawab kolektif dalam memajukan dan memperkuat tiga pilar pendukung pembangunan berkelanjutan yang saling berkaitan dan saling memperkokoh yaitu pembangunan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan hidup. Baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global.
Indonesia telah mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam Pertemuan Rio de Janeiro 1992, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, pelestarian dan pengendalian dampak lingkungan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Namun, kendati konsep pembangunan berkelanjutan telah diakomodasi dalam perencanaan pembangunan, namun kenyataan di lapangan hasilnya belum optimal.
Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan atau perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu tantangannya adalah menemukan cara untuk meningkatkan kesejahteraan sambil menggunakan sumberdaya alam secara bijaksana, sehingga sumber daya alam terbarukan dapat dilindungi dan penggunaan sumber alam yang tidak terbarukan (dapat habis), untuk kebutuhan generasi mendatang tetap akan terpenuhi.
Konsepsi tersebut juga berlaku untuk Jawa Barat. Bagaimana caranya agar mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan? Tentu saja proyek-proyek pembangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk lebih mengoptimalkan, dibutuhkan sebuah komitmen bersama yang dibangun atas dasar kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan.
Dalam Pertemuan Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WSSD) di Johannesberg, para pemimpin dunia juga telah menegaskan kembali komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan tiga aspek utama -- lingkungan, sosial dan ekonomi -- dalam sebuah keseimbangan tanpa saling mendominasi. Tercapainya ketiga aspek tersebut secara bersama-sama adalah prasyarat bagi tercapainya pembangunan berkelanjutan, dan pada akhirnya dapat menjamin fondasi keberlanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi ini.
Para pemimpin Indonesia juga tak ketinggalan menyampaikan betapa pentingnya menselaraskan kepentingan pembangunan dengan aspek pelestarian lingkungan dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan sosial di dalamnya. Beberapa produk hukum perundangan-undangan dan kebijakan pembangunan paska Orde Baru, juga telah mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti diantaranya dapat dilihat dalam amandemen konstitusi, Propenas dan TAP MPR No. IX/2001.
Namun sangat disayangkan bahwa seluruh komitmen tersebut belum berjalan dengan baik. Di tengah kehancuran lingkungan dan krisis sosial saat ini, prioritas pemerintah masih ditempatkan pada pembangunan yang berorientasi pada pembangunan ekonomi yang melayani kepentingan modal dan mengabaikan kepentingan lingkungan dan sosial dari publik yang lebih luas.
Dalam mendukung dan merealisasikan upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan, maka langkah menumbuhkan komitmen bersama dan menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan mutlak untuk dilakukan.
Diposkan Oleh Kampus Kita Oke -- Lentera Dakwah
Kesediaan Anda membaca artikel Pembangunan Berkelanjutan Butuh Komitmen. merupakan kehormatan bagi saya. Anda diperbolehkan mengcopy-paste atau menyebarluaskan artikel ini, dan jangan lupa meletakkan link di bawah ini sebagai sumbernya.
