Nilai Penting Bahasa Bagi Manusia

Oleh Enjang Muhaemin

Bahasa hadir sebagai karunia Tuhan yang tiada terkira. Bahkan, Tuhan sendiri ‘menampakkan’ diri pada manusia, bukan melalui Zat-Nya, tetapi melalui bahasa-Nya: yaitu bahasa alam (ayat –ayat kauniyah) dan kitab suci. Bagi manusia di belahan dunia mana pun, tentu tak akan membantah betapa pentingnya bahasa bagi diri dan kehidupannya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban bangsa mana pun, lagi-lagi, tidak bisa dilepaskan dengan apa yang kita sebut bahasa

Melalui bahasa, kita bukan hanya bisa berkomunikasi, tetapi juga bisa menggali dan mentransfer ilmu kepada manusia lainnya. Melalui bahasa pula, kita dapat berbicara, dan mengabstraksikan seluruh pengalaman empiris, rasional, dan spiritual secara konseptual, terstruktur, dan sistematis.

Pendek kata, bahasa merupakan karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, baik fungsinya maupun manfaatnya. Tanpa bahasa, entah apa jadinya dunia ini. Bagi manusia, bahasa mutlak adanya. Bagi manusia, bahasa adalah sine qua non, suatu yang mesti ada bagi dirinya. 

Dengan melalui bahasa, manusia akan mampu menggali dan menyebarkan ilmu. Bukan hanya disebarkan pada zamannya, tetapi juga diwariskan bagi umat manusia yang datang belakangan. Ilmu, yang demikian majunya tak lepas atas andil besar yang telah dimainkan oleh bahasa.

Mengkaji hubungan antara bahasa dan ilmu adalah hal penting yang selayaknya mendapat porsi telaah yang serius. Sepertinya halnya hubungan manusia dengan bahasa, hubungan ilmu dengan bahasa pun demikian luar biasa pentingnya. 

Keduanya berjalan seiring sejalan, bak dua sejoli yang tak bisa dipisahkan. Ibarat lain untuk pentingnya hubungan keduanya, tak ubahnnya gula dengan manisnya, garam dengan asinnya. Fakta membuktikan, sehebat apapun ilmu yang kita gali, tak mungkin terkomunikasikan tanpa melalui bahasa. 

Itulah sedikit deskripsi bagaimana pentingnya hubungan bahasa dan ilmu bagi umat manusia, dan kemajuan peradaban di zaman apapun. []

Read More

Bahasa dan Keunikan Manusia

Oleh Enjang Muhaemin

Foto: Google

Keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasanya.

Jujun S Suriasumantri

Perbedaan utama antara manusia dan binatang terletak pada kemampuan manusia untuk mengambil jalan melingkar dalam mencapai tujuannya. Seluruh piliran binatang dipenuhi oleh kebutuhan yang menyebabkan mereka secara langsung mencari obyek yang diinginkannya atau membuang benda yang merintanginya.

Mengutip Philip E.B. Jourdain, Jujun S Suriasumantri menyimpulkan, bahwa dengan demikian tidak perlu heran bila kita sering melihat seekor monyet yang menjangkau secara sia-sia benda yang dia inginkan. Padahal, manusia yang paling primitif pun telah tahu mempergunakan bandringan, laso atau melempar dengan batu. 

Ilustrasi di atas mendeskripsikan bahwa manusia adalah makhluk berakal. Ilmu mantiq menyebutnya hayawanun natiq (binatang yang berpikir). Berbeda dengan binatang, manusia dengan kekuatan akal yang dimilikinya justru mampu mengendalikan hambatan dan kendala yang merintanginya guna mencapai tu-juan yang diharapkannya. 

Kemampuan itu dimungkinkan karena manusia memiliki akal yang digunakannya untuk berpikir. Hasil berpikirnya itulah yang kemudian disebut ilmu atau pengetahuan. Dalam konteks ini tidaklah heran bila Ibnu Rusyd mengungkapkan bahwa akal merupakan mahkota terpenting manusia. Aliran filsafat Rasionalisme menegaskan, akal itulah alat pencari dan pengukur pengetahuan. 

Namun, dalam pandangan Jujun, keunikan manusia sebenarnya bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Ia memiliki ilustrasi menarik tentang yang satu ini. 

Ia menuturkan, dapatkah Anda bayangkan jika binatang dapat berbicara seperti manusia? Jika si Didi sedang memakan pisang, misalnya, maka monyet si Didi tidak sekadar cuma mengernyit-ngernyitkan dahinya dengan penuh frustasi, melainkan dengan lantang akan berkata, “Bagi-bagi dong, Di, pisangnya!” Dan bukan cuma berhenti di situ saja, dia pun mungkin akan belajar menanam pohon pisang sendiri, sebab dengan bahasa maka dia akan menguasai pengetahuan. 

Mungkin tak ada yang lebih menyadari kebenaran pernyataan Wittgenstein selain monyet si Didi, “Die Genzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt,” yang artinya “Batas bahasaku adalah batas duniaku.”
Mencermati hal di atas maka tidaklah aneh bila Ernest Cassirer me-nyebut manusia sebagai animal sym-bolicum, makhluk yang mempergunakan simbol, yang secara generik mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding homo sapiens, makhluk yang berpikir, sebab dalam kegiatan berpikirnya manusia mempergunakan simbol. 

Tanpa memiliki kemampuan berbahasa, maka kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. Lebih jauhnya lagi, tanpa kemampuan berbahasa maka manusia tak mungkin mengembangkan kebudayaannya, sebab tanpa mempunyai bahasa maka hilang pulalah kemampuan untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi yang satu kepada generasi selanjutnya. 

“Tanpa bahasa,” simpul Aldous Huxley, “manusia tak berbeda dengan anjing atau monyet.” []

Read More

Bahasa dan Proses Berpikir

Oleh Enjang Muhaemin

Kupasan menarik tentang korelasi bahasa dan proses berpikir pernah diulas Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Komunikasi Psikologi. Menurutnya, teori yang menjelaskan hubungan bahasa dengan berpikir adalah teori Whorf (Whorfian Hyptotesis). Secara singkat, teori ini dapat disimpulkan bahwa pandangan kita tentang dunia dibentuk oleh bahasa; dan karena bahasa berbeda, maka pandangan kita tentang dunia pun berbeda.

Secara selektif, kita menyaring data sensori yang masuk yang telah diprogram oleh bahasa yang kita pakai. Dengan begitu, masyarakat yang menggunakan bahasa yang berbeda hidup dalam dunia sensori yang berbeda pula. Edward Sapir, guru Benjamin L. Whorf menulis, bahasa adalah pandu realitas. Walaupun bahasa biasanya tidak dianggap sebagai hal yang sangat diminati ilmuwan sosial, bahasa secara kuat mengkondisikan pikiran kita tentang masalah dan proses sosial.

Manusia, menurutnya, tidak hidup hanya di dunia objektif, tidak hanya dalam dunia kegiatan sosial seperti yang biasa dipahaminya, tetapi ia sangat ditentukan oleh bahasa tertentu yang menjadi medium pernyataan bagi masyarakatnya. Tidak ada dua bahasa yang cukup sama untuk dianggap mewakili kenyataan sosial yang sama. Dunia tempat tinggal berbagai masyarakat, bukan semata-mata dunia yang sama dengan mereka yang berbeda.

Bila demikian, lantas bagaimana hubungan antara bahasa dengan proses berpikir? Dalam konteks ini, dapat dijelaskan terlebih awal bahwa konsep-konsep dalam suatu bahasa, selain cenderung menghambat, juga dapat mempercepat proses berpikir. 

Dalam pandangan Jalaluddin Rakhmat, kita mungkin dapat berpikir tanpa menggunakan bahasa. Namun begitu, bahasa terbukti mempermudah kemampuan belajar dan mengingat, memecahkan persoalan, dan menarik kesimpulan. Bahasa memungkinkan kita menyandi (code) peristiwa-peristiwa dan objek-objek dalam bentuk kata-kata.

Dengan bahasa, kita mampu mengabstraksikan pengalaman dan pikir-an kita kepada orang lain. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita dapat mengkomunikasikannya pada pihak lain, atau sebaliknya menerima dari orang lain. Bahasa merupakan sistem lambang tak terbatas, yang mampu mengung-kapkan segala macam pemikiran. 

Pendek kata, betul kita tidak selalu berpikir dengan kata-kata, tetapi sedikit sekali kita dapat berpikir tanpa kata-kata. Bahasa, singkatnya, sangat membantu dan mempermudah kita dalam proses berpikir, dan menyampaikan hasil pemikiran kita kepada orang lain. Tapi di balik itu, memang harus diakui pula, bahwa bahasa juga terkadang menghambat proses berpikir. Terutama ketika kita mengalami kebingungan dalam mengartikan kata-kata. []

Read More

Membenahi “Benang Kusut” Birokrasi

Oleh ENJANG MUHAEMIN

Judul Buku : Reformasi Birokrasi;
Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara
Penulis : Feisal Tamim
Penerbit : Belantika, Jakarta
Cetakan : Pertama, April 2003
Tebal : 189 + XX halaman

SALAH-satu persoalan mendesak yang patut segera dibenahi di negeri ini adalah masalah birokrasi pemerintahan yang masih terbilang memprihatinkan. Reformasi birokrasi menjadi hal mutlak yang tak bisa diabaikan, bila bangsa ini berkehendak untuk bangkit menuju peradaban yang lebih maju dan modern.

Reformasi birokrasi dapat dimaknai sebagai penataan ulang secara bertahap dan sistematis dengan correct dan fect atas fungsi utama pemerintah demi kelancaran pendayagunaan aparatur negara, meliputi penataan kelembagaan/institusi yang efisien dengan tata laksana yang transparan, SDM yang profesional, akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat dan menghasilkan pelayanan publik yang prima. 

Sebagai penegasan reformasi birokrasi, maka dalam pendayagunaan aparatur negara, implementasi kebijakan dan programnya harus terus-menerus menunjang terwujudnya good governance sebagaimana sering disampaikan para pakar, kemudian juga menjadi rekomendasi MPR (TAP MPR II, VI, 2002) yang intinya: Pertama, melakukan penataan kelembagaan negara dan SDM aparatur. Kedua, melakukan pemberantasan segala bentuk pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pemberantasan penyelundupan secara tegas dan tuntas. 

Ketiga, terciptanya penyelenggara dan pengelola dunia usaha yang baik dan bersih dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Keempat, membangun kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggung jawab serta menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Kelima, membenahi birokrasi pemerintahan baik yang langsung ataupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi dalam rangka peningkatan pengawasan birokrasi.

Kelima rekomendasi berlapis-lapis tersebut merupakan gambaran yang perlu diimplementasikan ke dalam program pembangunan yang sangat erat dengan pendayagunaan aparatur negara, serta jelas-jelas bersifat lintas sektoral, instansional, dan lintas wilayah, meliputi dan berada pada seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Buku Reformasi Birokrasi; Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara yang ditulis oleh Feisal Tamim, jelas memiliki daya tarik yang layak untuk dicermati. Karena, selain penulisnya adalah seorang menteri (masa pemerintahan Megawati) yang mengurusi bidang pendayagunaan aparatur negara, juga karena isi buku ini memiliki konsep cukup baik guna memperbaiki dan membenahi manajemen birokrasi di negeri kita yang sungguh amat memprihatinkan.

Buku ini merupakan refleksi dan elaborasi Feisal Tamim mengenai reformasi birokrasi. Ia mengawali buku ini dengan menawarkan ide (Bab I) tentang bagaimana caranya agar seluruh manusia di dunia mempunyai akses kuat untuk menikmati kemajuan peradaban dan kekuasaan. Ia mengupayakan hilangnya kebuntuan sistem pemerintahan dari banyak negara yang selama beberapa dekade ternyata tidak juga menunjukkan keberhasilan mengangkat derajat lebih banyak warga negaranya. Ini berarti harus ada upaya mengurangi penderitaaan umat manusia di dunia ini dengan menjadikan birokrasi sebagai faktor penentu bagi tercapainya distribusi kesejahteraan.

Pada Bab II ditawarkan bagaimana administrasi pemerintahan seharusnya melaksanakan cita-cita bangsa, yang memerlukan adanya lompatan peningkatan kualitas aparatur negara Indonesia sebagai suatu keharusan. Hal demikian amat dibutuhkan untuk menyikapi pergaulan dunia yang selalu tidak ramah. Memang pasti terjadi competitiveness to adversary, sehingga di Indonesia mutlak diperlukan adanya hubungan sinergi dari para pelaku tata kepemerintahan yang baik (good governance) sebagai kehendak bersama dan bersifat compulsory. 

Mengingat selama ini penyelenggaraan pemerintahan negara belum sepenuhnya menunjang terwujudnya good governance, maka birokrasi (Bab III) perlu diperbaiki. Jadi, harus ada reformasi birokrasi nasional yang benar-benar didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, dengan menempatkan kelembagaan birokrasi yang terus ditata, sebagai struktur penopang yang kuat dan proporsional. Dalam konteks ini, SDM aparatur diberi ruang membangun kompetensi dan profesionalitasnya, antara lain melalui peningkatan kedisiplinan dalam maknanya yang erat dengan penerapan prinsip meritokrasi.

Untuk mencapai kualifikasi yang kita butuhkan, maka PNS sebagai salah satu unsur kekuatan daya saing bangsa, bahkan sebagai penentu utamanya, harus netral dari segala pengaruh kepentingan apa pun demi pencapaian tujuan, tidak saja profesionalitas dan pembangun citra pelayanan publik, tetapi juga sebagai perekat pemersatu bangsa.

Menurutnya, hanya dengan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance), suatu reformasi birokrasi nasional benar-benar akan terwujud. Reformasi demikian harus didukung kuat oleh segenap komponen bangsa, sehingga SDM aparatur negara akan lebih kompeten dan profesional, sehingga kesejahteraan masyarakat pun dapat diraih.

Buku Reformasi Birokrasi ini merupakan referensi amat berarti bagi peningkatan khazanah dalam bidang administrasi negara, apalagi penulisnya adalah seorang yang pernah dipercaya memimpin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Karenanya, buku yang satu ini selain perlu disimak secara khusus oleh aparat birokrasi, juga patut ditelaah oleh para mahasiswa dan pengajar.

Penulis buku ini mengingatkan berbagai kelemahan yang melekat pada konsep birokrasi sebagai suatu ‘mesin rasionalisasi’ manusia modern. Ini merupakan suatu penelusuran literatur yang patut dihargai. Ia sadar betul bahwa reformasi harus berani melakukan penyesuaian, perombakan, dan peningkatan yang memang diuperlukan, seperti perubahan pada “moral, habits, dan methods”. 

Reformasi birokrasi bukan hanya perkara pembenahan sistem semata, tetapi juga menyangkut pengembangan nilai-nilai. Ada tujuh belas pasang nilai-nilai dasar budaya kerja atau mengandung 34 unsur nilai yang dikembangkan. Hal ini mungkin dapat menjadi bahan diskusi, mengapa sedemikian banyak nilai yang harus ditanamkan? Mengapa tidak meniru negara-negara lain yang hanya menekankan dua atau tiga nilai strategis saja tetapi secara sungguh-sungguh? Misalnya Korea, Singapura, Malaysia, dan sebagainya.

Penulis buku ini pada bagian lain, memang tampaknya cenderung menekankan pada beberapa nilai saja yaitu: disiplin, meritokrasi, dan budaya malu. Ini mungkin lebih realistis untuk dicapai, walaupun memerlukan banyak kerja keras. Sebagai suatu loncatan pemikiran, buku Reformasi Birokrasi ini amat menantang dan perlu diacungi jempol. Kita berharap, buku ini bisa menjadi obat mujarab untuk memperbaiki benang kusut birokrasi di negeri ini. Tak mudah memang. Tapi yakinlah, selalu ada jalan untuk memperbaikinya.

Terlepas dari sejumlah kekurangan, namun yang pasti, buku yang ditulis oleh seorang menteri ini adalah suatu tradisi pertanggungjawaban intelektual yang baik. Mudah-mudahan, langkahnya ini dapat memberikan inspirasi pada pejabat tinggi negara yang lain.***

Read More